GTI: Tentang BPJN SULUT, Kritik Pelayanan Publik Harus Dijawab Kinerja, Bukan Gertakan

Manado, POSKOindonesia.my.id — Garda Timur Indonesia (GTI) mengecam keras dugaan intimidasi dan ancaman kekerasan yang dialami Ketua Umum GTI, Fikri Alkatiri, usai menghadiri pertemuan resmi di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Selasa sore.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WITA, setelah Fikri memenuhi undangan pihak BPJN Sulut melalui Kepala Satuan Kerja (Kasatker) 1 PJN Sulut, Ir. Ringgo Radetyo, ST., ME., IPU., ASEAN Eng.

Pertemuan tersebut membahas rencana aksi damai GTI yang dijadwalkan Rabu pukul 10.00 WITA di Kantor BPJN Sulut.

Aksi itu merupakan bentuk kepedulian GTI terhadap keluhan masyarakat soal kerusakan Jalan Ring Road yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Persoalan tersebut bahkan dikaitkan dengan sejumlah kecelakaan yang menjadi perhatian masyarakat.

Dalam pertemuan, pihak Kasatker menyampaikan bahwa regulasi dan program prioritas terkait penanganan jalan akan diupayakan secepatnya. GTI menghargai komitmen tersebut sebagai bagian dari upaya mencari solusi.

Namun, persoalan serius justru terjadi setelah pertemuan berakhir.

Diduga Dibentak di Lobi.

Saat Fikri keluar dari ruangan dan hendak meninggalkan kantor BPJN Sulut, tepat di area lobi, ia bertemu seseorang bernama Steven Tikoalu.

Fikri mengaku memperkenalkan diri dan berpamitan untuk pulang. Namun menurut keterangan Fikri, Steven justru membanting meja dan melontarkan perkataan bernada tinggi dan intimidatif.

“Kiapa ngana datang di sini, bekeng ribut? (Sambil membanting meja kantor BPJN Sulut). Besok jangan coba-coba ngana bekeng ribut di kampung sini, kita orang sini.”

Steven juga diduga menunjukkan sikap agresif seolah hendak melakukan pemukulan. Ia juga disebut menegaskan dirinya merupakan orang asli Airmadidi dan tidak mengizinkan aksi dilaksanakan di kampungnya.

Mendapat perlakuan itu, Fikri mempertanyakan kapasitas dan kepentingan yang bersangkutan berada di lingkungan kantor BPJN Sulut, serta alasan melakukan intimidasi terhadap seseorang yang sedang menjalankan hak menyampaikan aspirasi masyarakat.

Fikri menegaskan, kehadirannya di BPJN bukan untuk mencari keributan, bukan untuk kepentingan pribadi, dan bukan untuk mengganggu siapa pun. GTI hadir membawa persoalan publik, yakni keselamatan masyarakat akibat kerusakan jalan nasional.

GTI Ajukan Sejumlah Pertanyaan.

Peristiwa ini menimbulkan sejumlah pertanyaan serius yang harus dijawab secara terbuka oleh pihak BPJN Sulut:

1. Apa kapasitas Steven Tikoalu sehingga dapat berada di lingkungan kantor BPJN dan melakukan tindakan intimidatif terhadap Ketua Umum GTI?
2. Apakah pihak BPJN mengetahui keberadaan dan kepentingan yang bersangkutan di dalam kantor tersebut? Sebab menurut GTI, yang bersangkutan sudah menunggu kehadiran Ketua Umum di tempat itu.
3. Mengapa setelah pertemuan resmi membahas aspirasi masyarakat, justru terjadi dugaan intimidasi terhadap pimpinan organisasi yang akan menyampaikan aspirasi?
4. Apakah ada pihak yang merasa terganggu dengan rencana aksi damai GTI sehingga muncul dugaan tindakan tersebut?

GTI menegaskan, kantor pemerintahan yang seharusnya menjadi tempat pelayanan publik jangan sampai menjadi tempat terjadinya tindakan intimidasi terhadap masyarakat.

Dasar Hukum.

GTI menegaskan, kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin:

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, tentang hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 5, yang menjamin hak warga negara untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum.
Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 1998, yang mengatur kewajiban aparatur pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, dan menyelenggarakan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.

5 Tuntutan Tegas GTI

Atas peristiwa tersebut, GTI menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. GTI akan melaporkan Steven Tikoalu secara resmi ke Polda Sulawesi Utara untuk meminta penyelidikan atas dugaan intimidasi, ancaman pemukulan, dan tindakan yang diduga bertujuan menghalangi penyampaian aspirasi.
2. Mendesak BPJN Sulut, khususnya Kepala Balai, memberikan klarifikasi resmi mengenai keberadaan dan kapasitas Steven Tikoalu di lingkungan kantor BPJN Sulut.
3. Mendesak BPJN Sulut mengamankan rekaman CCTV di area lobi dan lokasi kejadian sekitar pukul 16.00 WITA agar tidak hilang atau terhapus sebelum proses pemeriksaan.
4. Meminta dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian serta pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.
5. Mendesak BPJN Sulut agar tidak mengalihkan perhatian dari persoalan utama, yakni kerusakan jalan dan keselamatan masyarakat pengguna Jalan Ring Road.

Fikri Alkatiri: Jangan Coba Membungkam Aspirasi.

Ketua Umum GTI, Fikri Alkatiri, menegaskan dirinya tidak akan mundur hanya karena adanya dugaan intimidasi.

“Saya datang secara baik-baik memenuhi undangan resmi pihak BPJN. Kami membicarakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Tetapi setelah keluar dari ruangan, justru saya mendapatkan perlakuan intimidatif dari seseorang yang mempertanyakan kehadiran saya dan seolah hendak melakukan pemukulan.”

“Saya ingin bertanya, siapa sebenarnya yang bersangkutan? Apa kapasitasnya berada di kantor BPJN? Mengapa seseorang bisa melakukan tindakan seperti itu di lingkungan kantor pemerintahan?”

“Ini bukan persoalan pribadi Fikri Alkatiri. Ini persoalan keselamatan masyarakat. Jalan rusak, kecelakaan, dan ancaman terhadap nyawa pengguna jalan bukan perkara kecil yang boleh dianggap remeh.”

“Jangan sampai masyarakat yang datang membawa aspirasi justru mendapatkan intimidasi. Negara ini negara hukum, bukan negara yang tunduk pada tekanan dan gertakan.”

Penegasan GTI

Kami datang membawa aspirasi, bukan mencari permusuhan.
Kami meminta perbaikan jalan, bukan meminta kepentingan pribadi.
Kami memperjuangkan keselamatan masyarakat, bukan mengganggu siapa pun.

Jika ada pihak yang merasa terganggu dengan kritik terhadap pelayanan publik, maka jawabannya harus melalui kinerja, transparansi, dan tanggung jawab, bukan intimidasi.

Garda Timur Indonesia akan menempuh jalur hukum dan tetap mengawal aksi damai. Tidak boleh ada satu pun pihak yang merasa memiliki kekuasaan untuk membungkam suara masyarakat.

FIKRI ALKATIRI
Ketua Umum DPP LSM Garda Timur Indonesia (GTI)

SALAM PERJUANGAN. KESELAMATAN MASYARAKAT ADALAH PRIORITAS.
(Tim Red)